DPRD Tanjung Pinang Seharusnya Ikut Bertanggung Jawab Dalam Masalah Tunda Bayar Karena Mereka Yang Menyetujui
erdepe.com – persoalan tunda bayar yang menimpa perusahan kontraktor akibat tidak dibayarnya tagihan oleh Pemko tanjung pinang membuat sejumlah pengusaha marah, karena dewan perwakilan rakyat Daerah tanjung pinang tidak ikut bertanggung jawab mengenai masalah ini.
Salah seorang kontraktor bernama Putra mengatakan seharusnya masalah tunda bayar menjadi perhatian DPRD Tanjung pinang karena anggaran itu yang membahas adalah mereka dan mereka juga yang menyetujui, dan kenapa setelah ini terjadi malah seperti orang yang buang badan.
“kan dewan itu tugasnya menganggarkan apbd seharusnya mereka tahu isi apbd itu, supaya tidak terjadi hutang pemerintah kepada kami. Kalau memang tidak ada uangnya kenapa harus dianggarkan lalu menjadikan itu proyek pekerjaan”, kata putra.
para pengusaha dan kontraktor kecewa dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pemda tanjung pinang bersama DPRD yang seolah olah tidak perduli dengan pekerjaan yang sudah mereka lakukan tapi sampai akhir desember 2023 pekerjaan itu tidak dibayarkan oleh Pemkot tanjung pinang.
Banyak kontraktor dari perusahaan perusahaan swasta di tanjung pinang yang kecewa berat, dengan keputusan pemko tanjung pinang yang tidak bisa membayar tagihan proyek mereka.
Salah seorang PPTK di dinas pemko tanjung pinang juga mengatakan bahwa DPRD juga salah menganggarkan, karena mereka di badan anggaran tidak memperhitungkan anggaran yg akan masuk ke kas daerah dari pusat. Uangnya masih angan angan tapi sudah di belanjakan lalu jadi hutang pula.
“Saya tau betul ini proses anggaran yg di lakukan oleh DPRD. Mereka menggarkan banyak untuk mereka dan kalau punya mereka sudah di cairkan semua seperti perjalanan dinas yg bernilai 12 miliar. Itu sudah cair sedangkan utk kontraktor mereka tidak bayarkan”, katanya.
Seperti itu anggota dewan bernama Reni, dia pura pura kasihan kepada kontraktor padahal mereka yg anggarkan itu apbd, dan kalau untuk perjalanan dinas mereka sudah di cairkan. Mereka harus tanggung jawab dengan masalah tunda bayar ini.
“Kalau saya perkirakan ini bisa cair setelah lebaran karena lama menunggu dr BPK dan susah kalau mengatur ulang anggaran di apbd 2024 yang sudah di sahkan”, ujarnya. (sp)
